Mengapa dan Kenapa Perlu Tafsir Alternatif Ketuhanan Yang Maha Esa!?

“Apa perlu membahas tafsir Pancasila, jika tafsir resmi saja tidak ada?” Begitu kira-kira pertanyaan mengenai tema seminar dan diskusi kebangsaan, “Tafsir Alternatif Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mana yang harus didahulukan pandangan ketuhanan secara teoritis atau praktis?!

Kita sudah sering mendengar seruan beberapa pihak untuk kembali pada Pancasila. Ini bukan hal baru karena sudah sering digelar berbagai seminar, diskusi, dan konferensi untuk kembali pada Pancasila sebagai ideologi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Republik Indonesia juga memandang penting hal ini dan merasakan urgensi pembinaan ideologi Pancasila bagi seluruh warga negara secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Karena itu pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Namun dalam perjalanannya, UKP-PIP masih memerlukan penyempurnaan. Maka pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan revitalisasi Unit Kerja menjadi bentuk Badan, diharapkan supervisi Negara kelak terus berlanjut meski pemerintahan akan silih berganti.

Dari perspektif sejarah dan cita-cita bangsa, Pancasila merupakan sistem nilai yang hendak diterapkan setelah Indonesia merdeka. Di sini, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai paling abstrak tapi pada saat yang sama, menjadi pijakan bagi perwujudan sila-sila selanjutnya.

Pancasila sebagai sebuah sistem dan cita-cita bersama bangsa Indonesia terbilang relatif sempurna. MPR sendiri telah berupaya menafsirkannya dengan menelurkan butir-butir Pancasila. Namun masalah yang kemudian kerap muncul adalah implementasi dan perwujudannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dalam bentuk produk-produk hukum. Belum lagi adanya kesalahpahaman sebagian kalangan yang memandang Pancasila hanya sebagai kepentingan negara, yang tak ada ada sangkut pautnya sama sekali dengan nilai agama dan rakyat hanya diminta untuk mengamalkannya.

Karena itu, diperlukan sebuah metodologi penafsiran Pancasila terutama untuk sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentu hal itu tidak mudah dan harus dilakukan dengan ekstra hati-hati demi menghindari kemungkinan “ketegangan konseptual”. Maka kami berusaha menjelaskan metodologi tafsir sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” berdasarkan keyakinan agama (Islam) dan Filsafat. Tentu saja, konsep yang kami susun bukan sebuah kajian final yang tidak boleh diganggu gugat. Islam melarang pemaksaan doktrin agama: “La ikraha fi al-din”, tidak ada paksaan dalam agama (QS. al-Baqarah: 256).

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan asas fundamental dalam hubungan kesemestaan dan kenegaraan. Asas ini mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang religius. Sementara sila-sila lain secara bulat dan utuh mencerminkan asas kekeluargaan, cinta sesama, dan cinta keadilan yang semuanya bersumber dari sila pertama.

Selain metodologi tafsir, kami memandang penting membaca sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia. Tidak ada, dan memang tidak perlu ada kata sepakat secara doktrinal mengenai tafsiran “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tapi Indonesia akan terancam bahaya jika kita membiarkan setiap orang menafsirkan sila pertama dengan bebas dan semaunya.

Secara umum, setiap agama menginginkan relasi yang harmonis antara manusia dan Tuhan serta relasi sesama manusia. Meneliti sila-sila Pancasila, kita dapat mengatakan bahwa Pancasila merupakan ekstrak dan intisari dari nilai-nilai agama. Maka sangat layak jika kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan sebagai seorang Muslim Indonesia, kita seyogyanya bebas mengamalkan semua ajaran agama dengan tetap menjunjung tinggi kandungan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tentu dalam tafsiran ini, kita tidak sedang menguji ke-Islam-an Pancasila dengan menghadirkan ayat, hadist dan logika untuk melegitimasi keyakinan kita dengan Pancasila sebagai pandangan bangsa. Sebaliknya, kita ingin mengatakan bahwa Pancasila adalah sebuah keniscayaan dasar ideologi bangsa jika sumber dan tafsirannya jelas.

Dengan begitu, Pancasila harus diimplementasikan karena merupakan ekstrak dan intisari agama, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Maka konteks dan tujuan yang ingin kita capai dalam makalah ini adalah dengan berusaha mendialogkan agama dan filsafat, bukan menundukkan atau membenturkan agama di bawah Pancasila atau sebaliknya. Agama tetap menjadi sumber utama, sedangkan nilai Pancasila menjadi wadah implementasi nilai-nilai agama. Seorang rakyat Indonesia dapat dikatakan ber-Pancasila ketika ia menjalankan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila-sila lainnya.

Maka yang ber-Pancasila harus menjalankan nilai-nilai agamanya sesempurna mungkin. Bangsa Indonesia yang benar adalah bangsa yang menjalankan nilai-nilai keilahian yang tercermin dalam sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Maka rakyat Indonesia yang berketuhanan adalah mereka yang mengimplementasikan sifat keilahian tersebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk manifestasi dari “hablum minallah wa hablum minannas”. []

Share :
Headline, Sudut Opini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.