Ketum HPI Iran: “Pancasila Sebagai Ideologi Operasional”

Ketua Umum Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran, Zaky Fathoni dalam sebuah rekomendasi yang dibacakan dihadapan peserta panelis di kampus University of Islamic Sects, Tehran menegaskan pentingnya membumikan Pancasila sebagai ideologi operasional sebagai tuntunan etika dan moralitas untuk pelaku-pelaku demokrasi di Indonesia.

Pernyataan itu diutarakan dalam sesi tanya jawab pada diskusi kebangsaan bertema, “Masa Depan Demokrasi Indonesia dan Tantangan Zaman” yang digelar pada Jumat, 28/09/18. Acara yang digelar oleh Indonesia Discussion Forum kerjasama dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk Tehran itu dihadiri oleh Dubes RI untuk Iran dan Turkmenistan, Octavino Alimudin dan Prof, Syafaatun Almirzanah Ph.D, Lutheran School of Theology at Chicago.

Zaky memandang penting untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi operasional, karena Indonesia adalah bumi Pancasila. “Dari semua paparan panelis, kita melihat bahwa proses demokrasi di Indonesia perlu terus dilengkapi dengan berbagai upaya untuk memperkaya pengetahuan dan intelektualitas pada diri pelaku-pelakunya, baik elit-elit politik maupun masyarakat”, katanya.

Dalam lanjutan pernyatannya, Zaky juga menyorot pentingnya pemilu pemilihan presiden yang dianggap sebagai puncak dari demokrasi. “Menjelang Pemilihan Umum 2019 nanti, masyarakat Indonesia yang besar ini sedang menatap momentum paling penting dan urgen dalam demokrasi. Untuk itu diperlukan upaya melengkapi ilmu pengetahuan dan menanamkan intelektualitas pada diri bangsa dengan kembali kepada UUD dan Pancasila.

“Tidak sekedar seremonial, keriuhan perdebatan, seminar, workshop, dst, tetapi diperlukan langkah aplikatif bagaimana Pancasila benar-benar menjadi ideologi “operasional” untuk menuntun etika dan moralitas para politikus dan penyelenggara negara,” tegasnya.

Menyoroti pentingnya nilai dalam Pancasila, Zaky berbependapat, “Dalam Pancasila ada sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jika saja sila ke-lima ini dipegang dan dijadikan dasar etika moral politikus dan penyelenggara negara, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka segenap dekadensi moral pelaku-pelakunya bisa diminimalisir”, tegasnya.

Lebih lanjut ketua umum HPI itu memberikan rekomendasi kepada para panelis, terutama penyelenggara untuk tidak sekedar menggelar acara seremonial, tetapi lebih dalam bentuk aplikatif, “Maka, menurut saya, sebagai semacam rekomendasi, etika politik yang didasarkan Pancasila harus ada tindak lanjut dengan berbagai formulanya, tidak hanya menyangkut etika individu para politikus dan penyelenggara negara, namun etika ini juga menyangkut tindakan kolektif. Karena itu upaya demokratisasi Pancasila tidak cukup hanya menggelar acara-acara seremonial, harus ada langkah operasional dan aplikasinya,” tegasnya.

Hadir dalam acara sebagai pembicara, antara lain, Priadji Soelaiman, Diplomat Politik KBRI untuk Tehran, Hujjatul Islam Muhammad Habry Zein, CCIT, Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran, Ismail Amien, IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) Iran, Kiki Mikael Ph.D, Candisate Shahid Bahesty University, Tehran, Purqon Hidayat, Kordinator Gusdurian Tehran, dan Muhammad Ma’ruf, Ph.D Candidate Musthofa International University, Tehran. [HPI]

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.