Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Terorisme dan Kepentingan Elit Politik

HPIIRANEWS – Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) telah disahkan oleh DPR, dan secara resmi telah menjadi produk undang-undang yang sah. Undang-Undang Antiterorisme itu disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 25 Mei 2018. Pembahasan revisi itu melibatkan sejumlah institusi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Polri, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pertahanan, dan institusi terkait lain, menurut Muhammad Syafii, ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme, seperti dilansir Kompas.

Sejak wacana pro dan kontra soal revisi UU Terorisme yang mengemuka pasca kerusuhan napi teroris di Mako Brimob pada 08-10 Mei 2018, aksi teror Surabaya pada 14 dan 15 Mei 2018, dan teror Mapolda Riau pada 16 Mei 2018, setidaknya ada tujuh (7) pasal yang menjadi perdebatan sengit antara pemerintah, DPR dan kalangan masyarakat sipil.

Tujuh (7) pasal itu diantaranya adalah;
1. Definisi Terorisme
2. Pelibatan TNI
3. Penyadapan
4. Penebaran Kebencian
5. Pasal “Guantanamo”
6. Pencabutan Kewarganegaraan, dan
7. Perpanjangan Masa Penahanan
Baca selengkapnya disini: https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/18531901/pasal-pasal-yang-jadi-perdebatan-selama-pembahasan-revisi-uu-antiterorisme

Mengapa revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 diperlukan? Karena menurut para pengamat yang pro revisi, hal itu harus dilakukan supaya aparat keamanan memiliki payung hukum sah dalam melakukan tndakan-tindakan preemptive.

Dalam Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 dalam proses menuju aksi teror, para pelaku terorisme terlebih dahulu harus melewati tahapan-tahapan sampai pada akhir menjelang eksekusi, sebelum pihak aparat keamanan melakukan tindakan keamanan. Tetapi, dengan UU Terorisme yang baru disahkan itu, aparat keamanan memiliki ruang gerak lebih untuk melakukan penindakan pada setiap awal dari tahapan-tahapan tindakan tersebut.

Sementara bagi mereka yang kontra revisi mempersoalkan beberapa point penting terutama pada defenisi terorisme dengan berbagai unsur-unsurnya, termasuk motivasi dan tujuan. Karena menurut mereka, defenisi terorisme harus jelas agar UU itu nantinya tidak disalahgunakan, dan benar-benar bertujuan mencegah kejahatan terorisme dan bukan menyasar pada tindakan-tindakan kriminal biasa yang dianggap sebagai kejahatan terorisme.

Selain mengenai persoalan defenisi yang tak kalah penting adalah tentang motif politik, motif ekonomi, dan motif lain yang berpotensi sebagai bentuk ancaman yang melatarbelakangi tindakan terorisme. Tapi, jika motif-motif tersebut dimasukkan dalam defenisi dan kriteria aksi teror, justru akan mencegah ruang gerak aparat keamanan dalam melakukan penindakan sebagai langkah preemptive. Sebab motif-motif itu masih sangat debatable dan proses pembuktiannya harus dilakukan di pengadilan.

Selain dua argumen pro dan kontra diatas, ada hal yang mesti menjadi perhatian lebih, baik pemerintah maupun DPR. Meski Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme itu adalah produk undang-undang dan disahkan menjadi sebuah hukum, namun, dia adalah produk dari “kesepakatan-kesepakatan politik” antara pemerintah dan DPR, dan yang berkepentingan. Dari sisi ini, Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme yang baru disahkan itu bukan sebagai produk hukum yang sempurna, karenanya dia bisa berpotensi menjadi trial dan error.

Karena dia produk dari hasil kesepakatan-kesepakatan politik, maka Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme itu tidak akan menghilangkan dan membasmi tindakan terorisme, dia hanya semacam obat peredam atau setidaknya meminimalisir aksi teror dimasa depan. Terorisme tidak pernah ingin tahu, dan terorisme tidak pernah peduli dengan undang-undang tersebut. Dan aksi-aksin itu selalu dibungkus dengan berbagai faktor, termasuk, ideologis, politis dan berbagai kepentingan-kepentingan.

Yang lebih menarik dan penting dari segalanya adalah pertanyaan yang menyimpan harapan bangsa yang paling besar, sebagai klimaks dari kekhawatirannya yang paling mendasar. Yakni, bahwa terorisme bukan hanya potensi yang ada di dalam negeri, tapi juga potensi global yang diproduksi oleh asing untuk menciptakan terorisme atau teror asing yang mengancam tanah air.

Karena itu, unsur minimal sebagai langkah preventif adalah melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat dengan kapasitasnya masing-masing. Karena permasalahannya bukan hanya definisi, dan pasal-pasalnya, tapi juga pemahaman pada fungsi yang akan dipakai dalam menangani terorisme di setiap perangkatnya. Dan setiap peringkat juga memiliki kekhususannya sehingga masing-masing perlu hukum sebagai payung untuk memastikan pelaksanannya.

Akhirnya, semua orang tidak menginginkan Indonesia menjadi medan teror dan terorisme.

Teror yang terus berkelanjutan, rasa tidak aman, kekerasan komunal maupun kekerasan negara, permusuhan etnik, agama, ataupun bahasa, kerusakan jalan-jalan dan infrastruktur fisik dan sederetan aksi dalam negeri lainnya yang kita saksikan selama ini, tidak bisa dipisahkan dari politik dan kepentingan, apalagi aksi yang datang dan didatangkan dari luar. Pendeknya, semua aksi-aksi teror itu tidak bisa dipisahkan dari sikap dan prilaku-prilaku elit politik dan peserta peraih kekuasaan.

Buruknya situasi di tanah air ini seolah menegaskan bahwa pergumulan dan sikap elit politik bangsa ini benar-benar tidak wajar, dan seolah memang dipaksakan oleh kekuatan luar!? Unsur yang nampaknya dilupakan dalam pembahasan dan pembuatan Undang-Undang Anti Terorisme. [FAZA]

Ilustrasi Terorisme (foto: Shutterstock)

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.