Imam Khomeini, Wilayatul Faqih dan Rumusan UUD RII

Melacak kebesaran hati Imam dan legitimasi dalam pemerintahan Islam lewat proses penulisan rancangan UUD RII

Pada akhir musim gugur tahun 1357 H. S. Imam Khomeini mengeluarkan perintah tentang perlu dan keharusan adanya Undang-Undang Dasar. Namun siapa yang menyangka bahwa dari kelima draft Undang-undang Dasar Iran yang ditulis dan diperlihatkan kepada Imam Khomeini tidak satupun yang memuat kata wilayatul faqih. Padahal mereka semua yang terlibat dalam penulisan draft tersebut tahu bahwa dalam perjuangannya Imam selain selaku penggagas konsep wilayatul faqih beliau dengan gigih tetap menjadikan konsep itu sebagai pedoman dan titik fokus dalam usahanya menggulingkan Syah Pahlevi. Konsep wilayatul faqih menurut beliau adalah kepanjangan tangan kekuasaan para Nabi dan Imam.

Lebih menarik dari peristiwa tersebut, ketika draft UUD disampaikan kepada Imam Khomeini, beliau sendiri tidak melakukan kritikan mengapa wilayatul faqih tidak disebutkan dalam rancangan tersebut. Padahal, beliau dengan jeli memberikan beberapa catatan terhadap kekurangan-kekurangan yang lain. Bahkan ketika draft tersebut diserahkan kembali kepada Dewan Revolusi (shura enqelabi) yang beranggotakan Syahid Beheshti, Bahonar, Rafsanjani, Khamanei, Mahdavi Kani, Musavi Ardebili dan lain-lain, mereka tidak memberikan catatan akan adanya kekurangan prinsip wilayatul faqih. Sementara waktu mereka ada sebulan untuk mengkaji draft tersebut.

Setelah draft terakhir diputuskan oleh Imam Khomeini dan Dewan Revolusi menjadi matan terakhir yang akan dipakai sebagai rumusan pada majlis penelitian terakhir UUD juga tidak ditemukan kata wilayatul faqih. Menurut Sahabi, salah seorang penulis draft UUD, beberapa hari sebelum pembukaan sidang penetapan UUD RII pada Dewan Pakar penetapan UUD dan dalam pertemuan anggota Dewan Pakar dengan Imam Khomeini di Qom tidak ada pembicaraan tentang masalah wilayatul faqih.

Meneliti kembali saat-saat penulisan rancangan Undang-undang Dasar RII hingga penetapannya memberikan banyak informasi tentang tarik menarik kepentingan antara kekuatan-kekuatan yang ada pada masa itu. Begitu juga keikutsertaan masyarakat secara luas untuk ikut andil dalam penyusunan UUD setelah diumumkan di koran-koran. Masa sebulan setelah dimuatnya salah satu usulan rumusan UUD itu ternyata memberikan gambaran lain tentang demokrasi di Iran. Karena sekalipun usulan draft UUD itu adalah salah satu versi yang ada yang direncanakan akan menjadi agenda di sidang penetapan pada dewan pakar, oleh Imam Khomeini meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengkaji kembali serta mengusulkan kekurangan maupun kelebihannya. Masa satu bulan yang diberikan sebelum sidang penetapan UUD menunjukkan partisipasi dan kepedulian yang luar biasa masyarakat Iran. Dalam rentang waktu satu bulan terjadi banyak manuver-manuver politik dan yang patut dicatat di antaranya statemen almarhum Ayatullah Golpaygani tentang perlunya dicantumkan kata wilayatul faqih sebagai salah satu prinsip dalam UUD RII.

Tulisan ini tidak akan membicarakan spektrum masalah secara luas namun lebih menitikberatkan permasalahan yang menjadi pertanyaan tersendiri dalam benak penulis. Pertanyaan itu adalah, mengapa Imam Khomeini tidak mengusulkan kata wilayatul faqih dalam rancangan UUD yang diserahkan kepadanya untuk diketahui? Ada satu pertanyaan lain yang merujuk kepada para penulis draft UUD RII bagaimana mungkin mereka tidak mencantumkan kata kunci yang menjadi motor penggerak perjuangan Imam Khomeini dan itu adalah wilayatul faqih dan tentunya dua kata ini tidak asing di telinga mereka? Dua pertanyaan ini memang saling berhubungan karena menganalisa masalah tidak tertulisnya kata wilayatul faqih bisa mencakup kedua-duanya. Penulis, dalam makalah ini, lebih menyempitkan lagi menganalisa masalah lebih menyempit hanya pada pribadi Imam Khomeini sekalipun tidak menutup kemungkinan ada penjelasan singkat untuk bagian kedua masalah yang terkait dengan para penulis draft UUD.

Selayang pandang pemikiran Imam Khomeini tentang Undang-undang Dasar

Imam Khomeini untuk pertama kalinya dalam tiga pidatonya di Paris secara berturut-turut pada tanggal 10,11 dan 12 Aban tahun 1357 H.S. ketika menjelaskan bentuk pemerintahan Iran setelah jatuhnya Syah sebagai berikut: “Syah akan terusir dan pemerintahan demokratik dan republik Islam akan berdiri”.

Setelah mempublikasikan sikapnya yang tidak menyetujui sistem pemerintahan kerajaan dengan memperkenalkan sistem republik yang berlandaskan “sistem kerakyatan, terdiri dari orang-orang yang terpilih oleh masyarakat, yang akan mengatur jalannya pemerintahan”. Sampai di sini belum terlihat bentukan dari UUD dari sebuah negara republik yang diusulkan Imam Khomeini. Yang ada baru usaha penghapusan undang undang kerajaan bersyarat (mashrutah). Beliau menyebutkan pada tanggal 12, “Kerajaan Pahlevi bertentangan dengan undang undang”. Dan untuk pertama kalinya kata Undang-undang Dasar oleh beliau disampaikan dengan ucapannya, “Syah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar bukanlah seorang syah yang sah. Beliau menambahkan, “Silsilah kerajaan yang memerintah selama ini tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar. Dan tentunya, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka juga tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar”.

Secara berangsur-angsur pada bulan itu juga sikap Imam Khomeini terkait dengan masalah ketidaksetujuannya dengan Undang-undang Dasar bersyarat dan usaha untuk merevisinya mengalami perubahan yang signifikan. Beliau mengharuskan para tokoh revolusi untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan baru yang selaras dengan prinsip-prinsip kekuasaan modern. Sikap Imam Khomeini memasuki babak baru pada bulan Azar 1357 H. S. dan pada awal-awal bulan Dei tahun itu juga beliau menafikan secara keseluruhan Undang-undang Dasar bersyarat yang berlaku. Dan pada saat yang bersamaan dengan itu fajar baru penulisan Undang-undang Dasar baru dimulai. Imam Khomeini memulai dengan ucapannya, “Pemerintah republik berlandaskan suara masyarakat dan Islam juga berdasarkan undang undang Islam”. Dan akhirnya kesimpulan beliau seperti dalam ucapannya yang lain, “Republik ini berlandaskan sebuah Undang-undang Dasar dan itu adalah undang undang Islam”.

Tahapan penulisan rancangan UUD RII

Catatan paling awal yang menceritakan penulisan rumusan UUD RII disebutkan oleh Sayyid Sadegh Thaba’thaba’i. Ia termasuk keluarga dekat Imam Khomeini dan salah seorang aktivis pergerakan mahasiswa di luar negeri. Ia menyebutkan pada akhir musim gugur dan pada awal musim dingin tahun 1358 H.S. pada malam yang dingin, Imam Khomeini memanggil saya, DR. Habibi dan Ayatullah Muhammad Baghir Thaba’thaba’i (ayah Sayyid Sadegh). Imam Khomeini di samping menyampaikan masalah penting dan keharusan penulisan UUD, beliau sekalian memberikan perintah untuk menuliskan rumusannya. Untuk itu, penulisan ini dilimpahkan kepada DR. Habibi karena pengetahuannya tentang hukum lebih dari yang lain dan Ayatullah Muhammad Baghir Thaba’thaba’i dengan alasan pikiran-pikiran fikihnya dekat dengan cara pandang Imam.

Untuk melihat apa yang dilakukan pada waktu itu, kita masih memerlukan catatan Sayyid Sadegh Thaba’thaba’i. Beliau menyebutkan:
“Beberapa minggu setelah perintah tersebut, secara kontinyu siang dan malam penulisan rumusan UUD selesai. Dan setelah melakukan diskusi dan negosiasi dengan Imam dalam masalah rumusan UUD akhirnya pandangan umum Imam Khomeini termuat di dalamnya. Rumusan UUD kemudian di perlihatkan kepada sejumlah marja’ (mujtahid) di Iran. Naskah lainnya diberikan kepada para tokoh agama dan partai-partai politik yang ada. Diharapkan dari naskah yang ada itu kemudian dikaji lebih lanjut.”

Salah satu alasan mengapa oleh penulis rumusan pertama UUD RII tidak dicantumkan kata wilayatul fakih sebagai salah satu prinsip dalam UUD disebutkan oleh DR. Habibi. Menurutnya, “Menurut para penulis draft UUD, Dewan Garda, pada hakikatnya, adalah institusi yang mengamalkan pandangan-pandangan wilayatul faqih, atau setidak-tidaknya sebagai penggantinya dalam UUD”.

Naskah kedua rumusan UUD ditulis oleh sekelompok cendekiawan dan ahli-ahli hukum. Dan pada akhirnya oleh empat orang dengan dipimpin oleh DR. Naser Katuziyan draft tersebut ditulis. Rancangan ini setelah ditulis kemudian diserahkan kepada pemerintah sementara dan pada satu kesempatan oleh Imam akan dijadikan naskah yang bakal direferendum kelak. Dalam rumusan ini, mereka menjadikan Undang-undang Dasar bersyarat (Mashrutah) Iran, Undang-undang Dasar Al-Jazair, Perancis dan Uni Sovyet sebagai model penulisan.

Naskah kedua rancangan UUD lebih baik dan luas dari draft yang pertama. Bahkan beberapa usulan dalam rumusan kedua ini mendapat perhatian besar tentang pengawasan Dewan Garda. Dewan Garda mengawasi pemilihan presiden dan hal-hal yang terkait dengan pemilu sekaligus pengaduan dan menyelesaikan kasus terkait dengan pemilu.

Naskah ketiga draft UUD dimuat pada harian Kaihan. Naskah ini merupakan rumusan UUD RII yang diusulkan oleh pemerintah sementara. Dan dalam wawancara menteri dalam negeri kemudian terungkap bahwa rancangan yang dimuat oleh harian Kaihan milik pemerintah. Wawancara ini dimuat dalam majalah “Junbesh” (pergerakan). Menteri dalam negeri ketika ditanya apakah rumusan yang dimuat oleh harian Kaihan itu adalah asli? Pertanyaan ini muncul dikarenakan pemerintah secara resmi tidak mengumumkan rumusan yang dibuat oleh mereka. Jawaban menteri dalam negeri demikian:
“Benar, itu adalah rumusan UUD yang disiapkan oleh pemerintah. Kemarin saya bersama Bazargani menemui Imam Khomeini dan saya melihat rumusan UUD tersebut berada padanya. Imam meminta agar seseorang memberikan rumusan tersebut untuk dilihat kembali. Ada beberapa keberatan yang disampaikan. Yang perlu saya beritahukan adalah, rumusan UUD yang dicetak kedua kalinya oleh Kaihan pada hari Kamis tanpa mencantumkan perbaikan yang telah dilakukan.”

Beliau juga menambahkan, “Saya berjanji kepada kalian bahwa dalam penulisan rumusan ini tidak ada campur tangan dari para tokoh agama. Mereka yang mengkonsep murni dari para ahli hukum”.

Naskah keempat rumusan UUD RII ditulis oleh Dewan Revolusi. Pendirian Dewan Revolusi ini dibentuk oleh pemerintah sementara. Tujuannya adalah menyiapkan dan menuliskan rancangan politik, ekonomi dan lain-lain. Salah satunya adalah mengkaji rancangan UUD yang telah dirumuskan oleh DR. Habibi.

Namunpun demikian bukan hanya rumusan DR. Habibi saja yang dikaji dan dibahas namun semua rumusan UUD yang ada kemudian dikaji lebih lanjut oleh badan ini. Tidak terlupakan juga rumusan ketiga dari pemerintah sementara setelah direvisi oleh Imam kemudian dibahas lebih lanjut di Dewan Revolusi ini. Dan karena melihat adanya kekuarangan-kekurangan yang dimiliki oleh rancangan UUD yang lain mereka kemudian menulis sendiri sebuah rancangan UUD. Setelah selesai draft UUD yang telah disepakati oleh anggota Dewan Revolusi dan untuk mendapat legirimasi terakhir rumusan ini dikirimkan kepada Imam Khomeini. Selain naskah tersebut diberikan kepada Imam, naskah lainnya diberikan kepada maraji’ di Qom. Dua orang utusan Dewan Revolusi yaitu Bani Shadr dan Syahid Beheshti selama beberapa hari bernegosiasi dengan Imam. Dalam negosiasi tersebut Imam menerima tiga hal dan mengajukan keberatan atas tiga hal lainnya. Beliau berharap agar tiga hal yang menjadi keberatan beliau dibahas lebih lanjut di Dewan Revolusi.

Poin penting yang perlu menjadi perhatian adalah sekalipun Imam mengkaji dengan detil draft UUD Dewan Revolusi bahkan mengajukan tiga kritikan, namun ternyata Imam Khomeini tidak mengajukan usulan untuk menambahkan prinsip wilayatul faqih. Pada hal beliau adalah konseptor wilayatul faqih itu sendiri.

Setelah dipublikasikannya beberapa teks rumusan UUD, masih ada tenggang waktu satu bulan hingga dibukanya sidang penetapan UUD. Imam Khomeini sehari setelah publikasi draft UUD di harian Kaihan mengharapkan semua masyarakat agar mengkaji dan kemudian memberikan usulan. Ucapan beliau, “Kalian punya waktu selama satu bulan. Pandangan apa saja yang kalian miliki dan bermanfaat untuk Islam, sesuai dengan Republik Islam dan dalam rumusan UUD ini belum disebutkan, maka kalian harus memberitahukan hal itu. Pikiran-pikiran itu harus disebarluaskan dan dicetak di koran-koran”.

Naskah kelima dari rancangan UUD RII adalah draft UUD yang ada di Dewan Pakar. Rumusan ini ditulis setelah mendapatkan masukan-masukan yang luas dari masyarakat dan gerakan-gerakan politik yang ada. Namun tetap saja satu hal yang tetap tidak tertulis adalah kata wilayatul faqih. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar, mengapa Imam Khomeini ketika mengkaji usulan rumusan UUD tidak mengusulkan agar ditambahkan prinsip wilayatul faqih.

Tidak dimasukkannya kata wilayatul faqih pada semua draft UUD RII membuat sebagian orang mengambil kesimpulan sendiri. Kesimpulan itu mengarah pada satu hal. Bahwa wilayatul faqih tidak termasuk salah satu dasar dari Republik Islam sampai disahkannya pada sidang penetapan UUD oleh Dewan Pakar.

Latar Belakang Ide Pencantuman Wilayatul Faqih dalam UUD RII

Imam Khomeini tiba di Iran pada tanggal 12 Bahman 1357 H. S. Sepuluh hari setelah itu Revolusi Islam mengalami kemenangan. Dan setelah referendum pada tanggal 10 dan 11 Farvardin 1358, penulisan UUD RII menjadi tugas paling penting pemerintah sementara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, rumusan UUD RII telah ditulis sejak Imam di Paris dan telah diumumkan. Begitu juga rancangan UUD rumusan Dewan Revolusi(rancangan keempat) yang menjadikan semua rumusan sebagai masukannya. Rumusan yang berisi 12 bab dan 151 pasal itu dipublikasikan kepada masyarakat pada tanggal 24 Khurdad 1358. Pasal ke-3 dan ke-15 rumusan ini menyebutkan bahwa suara mayoritas merupakan prinsip negara dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Sementara keislaman sistem negara disupport oleh Dewan Garda RII. Sekali lagi di sana tidak tercatat kata wilayatul faqih.

Imam Khomeini kembali memberikan waktu selama kurang lebih 1 bulan kepada seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan. Sejarah mencatat bahwa pada musim panas tahun 1358, media massa dipenuhi oleh berbagai macam pandangan. Mereka yang berlatar belakang agama memberikan penekanan lebih atas pengawasan faqih terhadap sistem negara dibanding konstitusi bersyarat yang dihasilkan oleh revolusi konstitusi. Perlahan-lahan kondisi ini bergeser dan mulai bermunculan pandangan dari sebagian mereka, baik yang bukan dari kalangan rohaniwan. Mereka bersama-sama dengan para maraji’ memunculkan ide wilayatul faqih. Dan masalah ini terus bergulir bak bola salju yang pada akhirnya mereka meminta agar wilayatul faqih dimasukkan ke dalam rumusan UUD RII.

Untuk tetap menjaga obyektifitas masalah, penulis perlu menjelaskan satu hal bahwa kondisi di atas itu tidak kemudian memberikan kesan bahwa masalah wilayatul faqih tidak ditulis secara terperinci di media massa. Karena harian Kaihan nomor 10623 hal 6 sempat memuat makalah terperinci tentang masalah wilayatul faqih dan kaitannya dengan UUD RII. Begitu juga Ayatullah Syariat Madari dalam komentarnya pada harian Ettelaat tanggal 5 Isfand 1357 menyebutkan, “Kewajiban maraji’ adalah menuntun, memandu dan menjaga. Mereka tidak ikut dalam pemerintah. Wali faqih sendiri tetap ada pada kondisi di mana ia dituntut untuk hadir.

Tiga marja’ paling berpengaruh di antara maraji’ Qom turut memainkan peran yang sangat penting bagi dimasukkannya prinsip wilayatul faqih ke dalam UUD RII. Pertama Ayatullah Golpaigani. Beliau dalam manifestonya berkata:
Bila UUD secara sempurna tidak sesuai dengan undang-undang syariat maka UUD seperti itu tidak boleh ditulis. Dan jika masalah asas negara yang berlandaskan sistem Imamah dan wilayatul faqih tidak dijelaskan dalam UUD, maka negara berdasarkan thagut dan zalim.

Statemen kedua yang berpengaruh dalam sejarah dicantumkannya kata wilayatul faqih dalam UUD datang dari Ayatullah Muntazeri. Ringkasnya beliau menyebutkan:
“suara mayoritas berdasarkan hukum pemberi hidup Islam sebagai dasar negara…Pada zaman kegaiban besar Imam, maka wilayah (kekuasaan) berada pada mereka yang memiliki syarat-syarat berikut ini:
1. Orang yang memiliki kemampuan dalam masalah agama dan mujtahid.
2. Adil dan bertakwa.
3. Menguasai isu-isu dan dinamika politik.

Statemen ketiga muncul dari usulan-usulan Ayatullah Mar’asyi Najafi. Salah satu usulan beliau agar wilayatul faqih ditambahkan dalam UUD adalah, “Wilayatul faqih yang memenuhi segala syarat (jami’us syarait) di setiap masa adalah standar yang tidak dapat diganggu gugat”.

Fatwa-fatwa ini kemudian diikuti oleh ulama lain dan masyarakat yang sejak awal dekat dengan mereka dan semakin memperkuat tekanan untuk memasukkan kata wilayatul faqih ke dalam rancangan UUD. Ditambah kelompok-kelompok lain di luar garis rohaniwan yang ikut mendukung usulan ini.

Sejak perintahnya untuk menyiapkan rumusan UUD RII, sikap Imam Khomeini sebagai Founding Father revolusi tetap berada pada jalurnya. Beliau mengamati proses penulisan rumusan-rumusan yang ada secara detail dan memberikan masukan poin-poin mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang tidak. Pidato-pidatonya selalu berisikan pencerahan bahwa yang diinginkan adalah Islam. Secara kontinyu beliau mengharapkan kesadaran masyarakat dan kaum elit untuk tetap berada pada jalur Islam. Hal ini untuk juga dimaksudkan untuk mengurangi tekanan dan pengaruh pemikir-pemikir Iran yang telah terbaratkan.

Peran ini secara cerdas dimainkan oleh Imam Khomeini hingga pada hari terakhir pengumuman untuk mengusulkan poin-poin penting sekaitan dengan draft UUD RII. Dalam tanggapannya terhadap kalangan rohaniwan yang kesal mengapa kata wilayatul faqih tidak dicantumkan dalam rumusan UUD RII beliau menyampaikan sikapnya dengan ucapan yang sangat arif namun memberikan jawaban yang sesungguhnya. Imam Khomeini menjawab, “Masalah wilayatul faqih adalah sekian dari masalah yang saat ini tidak tepat bila saya ikut campur tangan, karena satu dan lain hal”.

Menganalisa Sikap Imam Khomeini

Animo masyarakat untuk memasukkan konsep wilayatul faqih ke dalam rumusan UUD RII sebagai sebuah prinsip semakin meningkat. Pada shalat Jumat di Tehran tanggal 23 Shahrivar 1358, untuk pertama kalinya Aytullah Muntazeri mengusulkan agar masalah wilayatul faqih dimasukkan dalam rumusan UUD. Sikap pro itu kemudian menjadi sebuah slogan bersama yang untuk pertama kalinya diteriakkan pada shalat Jumat tanggal 6 Mehr 1358. Slogan ini juga tetap diteriakkan tanggal 4 Aban 1358, setelah wilayatul faqih berhasil dimasukkan dalam rumusan UUD, dalam pernyataan bersama setelah unjuk rasa Aliansi Umat dan Imam.

Ide memasukkan wilayatul faqih tidak hanya berkutat di kalangan elit namun telah berubah substansinya menjadi keinginan seluruh masyarakat Iran. Keinginan masyarakat ini kemudian diusulkan ke sekretariat Dewan Pakar yang menangani evaluasi akhir rumusan UUD. Awalnya, prinsip wilayatul faqih digodok oleh komisi satu Dewan Pakar. Kemudian, setelah dikaji selama 3 hari dalam sidang bersama antar komisi dengan berbagai kelompok yang ada di Dewan Pakar dan dihadiri oleh mayoritas wakil, akhirnya konsep wilayatul faqih secara bulat di sepakati.

Dalam sejarah perjuangannya, terutama pada masa-masa genting dan puncak pada tahun 1357, ketika Imam Khomeini ditanya: Apakah tujuan Anda setelah kepergian Syah adalah berkuasa di Iran? Imam Khomeini di samping tidak menunjukkan minat dan hasrat sebagai penguasa bahkan secara terus terang memperlihatkan ketidaksediaannya. Beliau bersikukuh untuk tetap berperan sebagai pembimbing dan penuntun umat untuk memilih pemerintah yang akan berkuasa kelak dan sebagai penentu suara rakyat dalam pemilihan pemimpin Republik Islam Iran yang akan datang.

Pada demonstrasi besar-besaran rakyat Iran pada tanggal 9 dan 10 Muharram (Tasu’a dan ‘Asyura) tahun 1357, mereka menentang Syah sekaligus membela Imam Khomeini, karena secara praksis Imam Khomeini diyakini menduduki posisi Imam (dalam konsep Imamah). Para pengamat luar negeri pun melihat demonstrasi besar-besaran itu dengan kaca mata yang sama. Ucapan berikut sempat terlontar dari salah seorang wartawan Italia:
Semua pengamat mengakui bahwa demonstrasi besar pada hari Minggu dan Senin (Tasu’a dan ‘Asyura) kemarin adalah sebuah pengakuan rakyat menentang Syah dan menginginkan pemerintahan Islami. Mereka juga menginginkan bahwa suara kumpulan orang dengan sebegitu banyak jumlahnya, harus diakui secara resmi.

Dengan bersandar pada demonstrasi rakyat Iran dan isi tuntutan mereka, dalam jangka waktu kurang lebih 4 hari, Imam Khomeini memberikan perintah untuk membentuk Dewan Revolusi. Alasan yang beliau sampaikan waktu itu adalah hak syar’i (wilayat dan kepemimpinan berdasarkan syariat) dan berdasarkan suara mayoritas rakyat yang mempercayai beliau. Sementara itu pada tanggal yang sama, dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi Amerika, beliau dengan tegas memberikan penekanan atas “khitah”nya sebelum kemenangan revolusi.

Ketika memperkenalkan Bazargani sebagai pemangku kekuasaan sementara (Perdana Menteri), Imam Khomeini menekankan legitimasi syar’i yang dimilikinya dan kepercayaan mayoritas rakyat kepadanya. Ada ucapan beliau yang cukup menarik untuk dikaji:
Kami telah membentuk pemerintah sesuai dengan hak yang kami miliki berdasarkan UU yang berlaku dan hak kami berdasarkan syariat Islam. Besok, seluruh rakyat Iran di mana saja berada akan memberikan hak suaranya kepada pemerintah yang kami bentuk. Bila mereka tidak setuju sampaikan itu dengan hak suara mereka dan katakan bahwa kami tidak setuju. Atau bila rakyat setuju dengan pembentukan pemerintah ini, pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam dan dibentuk berdasarkan kewenangan syariat (wilayat syar’i), maka suara mereka juga harus disalurkan. Sehingga pemerintahan hasil bentukan ini tidak hanya menjadi pemerintah yang sah secara konstitusi tapi juga pemerintahan yang sah berdasarkan syariat Islam.”

Posisi Imam Khomeini baik dari sisi syariat dan hukum positif tidak dapat diganggu gugat. Meskipun demikian, dalam pidato-pidato maupun wawancara, beliau tidak pernah membicarakan posisinya setelah kemenangan revolusi. Beliau tetap dengan khitah awalnya sebagai pembimbing dan penuntun umat. Beliau lebih memilih diam berkaitan degan posisinya setelah kemenangan revolusi. Kejadian yang dapat menjembatani peran dan posisi Imam Khomeini “sebelum” dan “sesudah” revolusi adalah penulisan UUD RII. Karena dalam UUD ditetapkan posisi dan konfigurasi institusi serta pribadi paling berpengaruh di Iran.

Sekali lagi, dalam hal ini, Imam Khomeini paling diuntungkan dalam pembagian kue kekuasaan namun apa yang beliau dilakukan? Apakah beliau akan bersikap berbeda dengan khitahnya ataukah mengajukan keberatan terhadap kekurangan kata wilayatul faqih dalam rumusan-rumusan UDD?

Imam Khomeini dengan ketajaman analisanya lebih memilih untuk tetap berada dalam khitahnya. Dan kemudian memberikan waktu sebulan agar dilakukan kajian secara serentak di seluruh negeri oleh seluruh rakyat. Di sini, dengan cerdas, Imam Khomeini berhasil keluar sebagai pemenangnya. Beliau tidak melakukan teguran dan usulan agar di kemudian hari tidak akan yang berpikir bahwa tujuan Imam Khomeini melakukan revolusi adalah sama dengan tujuan pemimpin-pemimpin lainnya. Tujuan semua pemimpin pergerakan dan revolusi adalah kekuasaan. Dengan cara tersendiri, beliau telah berhasil menjadikan konsep wilayatul faqih sebagai kehendak rakyat dan tidak hanya bertumpu pada pribadi Imam Khomeini sendiri.

Satu hal yang juga tidak boleh dilupakan adalah bahwa sikap diam Imam Khomeini ketika tidak mendapatkan kata wilayatul faqih dalam rumusan UUD RII hingga diajukan dalam sidang Dewan Pakar adalah tindakan paling bijaksana. Seandainya Imam Khomeini mengusulkan prinsip wilayatul faqih, niscaya akan muncul analisa yang meragukan bahwa konsep ini berasal dari rakyat tapi tapi karena posisi Imam Khomeini sendiri selaku arsitek revolusi. Imam Khomeini akan dicap melakukan tekanan terhadap Dewan Pakar dalam upayanya menggolkan konsep wilayatul faqih.

Itulah sebabnya, mengapa ketika masalah ini belum sampai pada taraf keikutsertaan rakyat dalam memasukkan kata wilayatul faqih, beliau lebih memilih diam. Namun, ketika wilayatul faqih telah menjadi salah satu prinsip Republik Islam Iran setelah ditetapkan dalam UUD RII, beliau secara terbuka membela konsep wilayatul faqih dari serangan, kritikan dan penyimpangan. Pembelaan Imam Khomeini terhadap konsep wilayatul faqih setelah disahkan dalam UUD, menunjukkan bahwa sejak semula wilayatul faqih adalah bagian yang tak terpisahkan dalam konsep pemerintahan Islam beliau. Dalam kamus politik beliau, suara rakyat mendapat tempat tersendiri.

Pembelaan dan jawaban Imam Khomeini terhadap konsep wilayatul faqih telah beliau mulai setelah referendum terhadap UUD RII yang diadakan pada tanggal 11 dan 12 Azar 1358. Pada referendum tersebut, sekitar 99,5% rakyat mencoblos dan menyetujui UUD RII. Ketika menjelaskan tentang posisi dan kekuasaan wilayatul faqih, beliau berkata:
Masalah wilayatul faqih tidak dibuat oleh Dewan Pakar. Masalah wilayatul faqih terkait dengan Allah dan Dia yang membuatnya…Kalian tidak perlu khawatir dengan wilayatul faqih. Wilayatul faqih tidak untuk menindas rakyat. Bila seorang wali faqih melakukan penindasan terhadap rakyat, niscaya pada saat yang sama faqih tersebut tidak lagi berhak untuk memerintah.”

Dan dalam ucapannya yang lain, “Wilayatul faqih yang ditentukan oleh Allah tidak akan membahayakan seseorang pun. Karena karakteristik yang dimiliki oleh seorang wali (penguasa) dimiliki juga oleh seorang faqih. Dan Allah yang menjadikan faqih tersebut sebagai wali”.

Beliau juga menjelaskan tentang konsep wilayat mutlak faqih yang telah dimulai pada tanggal 16 Azar 1366 H. S. Imam Khomeini menjelaskan konsep tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan Menteri Tenaga Kerja, yang sebelumnya ditujukan kepada Dewan Garda namun masih menyisakan pertanyaan. Masalah ini masih berlanjut. Hingga Ayatullah Khamenei dalam khtubah Jumat pada tanggal 11 Dey 1366, menjelaskan dan menginterpretasikan lebih lanjut jawaban Imam Khomeini tersebut. Ayatullah Khemenei pada waktu itu adalah presiden Iran. Dalam jawabannya terhadap penjelasan Ayatullah Khamenei pada tanggal 16 Dey 1366, Imam secara luas menjelaskan tentang konsep wilayat mutlak faqih. Setelah itu pun masih ada surat-suratan antara keduanya untuk menuntaskan masalah tersebut.

Akhirnya, setelah Imam Khomeini menjelaskan sikapnya berkenaan dengan konsep wilayat mutlak faqih, beliau memerintahkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UUD RII pada tahun 1368. Terutama hal yang terkait dengan konsep wilayat mutlak faqih. Akhirnya pada tahun itu juga, kata “mutlak” ditambahkan di antara kata wilayat dan faqih yang terdapat pada Pasal 5 ayat ke 57.

Sikap Imam Khomeini sebelum dan sesudah disahkannya UUD RII terkait dengan masalah wilayatul faqih cukup berbeda. Sebelum disahkan beliau diam dan tutup mulut. Namun setelah disahkan, beliau adalah orang paling gigih untuk menjelaskan, menjawab dan memberikan batasan-batasan tentang konsep wilayatul faqih. Ini menunjukkan bahwa sikap diam beliau tidak menunjukkan bahwa wilayatul faqih tidak integral dalam Republik Islam namun sebaliknya Republik Islam menjadi bermakna dengan adanya konsep wilayatul faqih. [HPI Iran]

Penulis: Saleh Lapadi

Share :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.